Showing posts with label Sosial Politik. Show all posts
Showing posts with label Sosial Politik. Show all posts

Sunday, April 15, 2012

Contoh Topik Tesis Keadilan Transisi



1.       Ujung akhir: gerakan oposisi, proses kebenaran transisi dan Rechtstaat
2.       Mensituasikan imajinasi sosial dalam keadilan transisi: Bushingantahe di Burundi
3.       Amnesti dan akuntabilitas: harga perdamaian di Aceh, Indonesia
4.       Menantang etika terapi: evaluasi berfokus korban dalam proses keadilan transisi di Timor-Leste
5.       Transformasi advokasi keadilan transisi internasional
6.       Eksplorasi politik rekonsiliasi lewat reformasi pendidikan: kasus Distrik Brcko, Bosnia dan Herzegovina
7.       Masyarakat Madani Kamboja dan Pengadilan Pembantaian Khmer
8.       Ingatan melebihi transisi: peran ingatan dalam rekonstruksi sosial jangka panjang
9.       Masyarakat madani, organisasi berbasis agama, dan negosiasi norma-norma internasional
10.   Kompleksitas politik, kekerasan ekslusioner, dan delegasi asosiasi Yahudi Argentina dalam perang Argentina
11.   Pengawasan INGO dan dukungan donor pada keadilan Gacaca di Rwanda
12.   Arsip saksi mata: dokumentasi dalam latar ketidakamanan kronis
13.   Praktek ingatan lokal di Timor Timur: mengganggu narasi keadilan transisi
14.   Wanita Maya yang selamat berbicara: hubungan gender pembeberan kebenaran dalam Guatemala pasca perang
15.   Langkah menuju akuntabilitas genosida di Srebrenica
16.   Rekonsiliasi, keadilan, dan mobilisasi korban perang di Afghanistan
17.   Pencarian fakta tanpa fakta: landasan bukti tidak pasti dalam penuntutan kriminal internasional
18.   Hak-hak korban dan advokasi dalam peradilan pidana internasional
19.   Memikirkan kembali hukum pidana internasional: keadilan dan hak-hak korban dalam peradilan pidana internasional
20.   Mengatasi ketidakadilan sejarah: rekonsiliasi lahan di Afrika Selatan
21.   Lahan, ingatan, rekonstruksi, dan keadilan: perspektif mengenai klaim lahan di Afrika Selatan
22.   Pasca intervensi internasional: era baru keadilan transisi?
23.   Keadilan transisi melebihi normatif: menuju teori transisi politik
24.   Keadilan transisi dan demokratisasi di Russia pasca-soviet
25.   Hukum pidana internasional dan institusionalisasi masyarakat madani
26.   Keadilan transisi dan penggantian
27.   Kekuatan dan keterbatasana pencarian orang hilang era Apartheid di Afrika Selatan
28.   Keadilan transisi dalam hukum kasus peradilan hak asasi manusia Eropa
29.   Keadilan transisi: isu yang tidak pernah pergi
30.   Keadilan transisi dalam Eropa pasca-komunis
31.   Keadilan transisi di Eropa Timur dan Bekas Uni Soviet: Menghitung masa lalu Komunis
32.   Kebudayaan dalam pemeriksaan silang: keadilan internasional dan peradilana khusus di Sierra Leone
33.   Fiksi keadilan: peradilan pidana internasional dan tantangan pluralisme hukum di Afrika Sub-Sahara
Bottom of Form


Wednesday, March 23, 2011

Contoh bab 4 tesis : Intensionalitas dan Interaksi dalam Lansekap Sosio-Teknik

Setelah menjelaskan konstruksi masyarakat secara eksternal sebagai sebuah simbol, penulis akan mempelajari lebih dekat pada unsur minat: Dalam bagian ini minat juga dipahami sebagai intensionalitas dibalik akuisisi teknologi informasi dan komunikasi, apa ramuannya dalam lansekap sosio-teknik ini, yang mencakup aktor manusia maupun non manusia dalam interaksi saling menguntungkan (Tsing, 2005). Bagian ini bertujuan memahami peran aktor non manusia dalam perumusan strategi global dalam masyarakat. Bukannya mengadopsi pendapat kalau teknologi berdifusi, tapi memahami bagaimana minat dan penciptaan minat berbagai aktor bekerja untuk mendapatkan agenda tertentu (lihat misalnya Latour, 1987:104). Diajukan bahwa berbagai konteks dapat dipandang sebagai masyarakat praktis, dimana imperatif petugas pada kebutuhan yang harus dihubungkan dicari untuk memuaskan masyarakat, yang dalam sebagian besar kasus lewat individu berbasis lokal yang berkomitmen (sering disebut tokoh masyarakat), yang bertanggung jawab mengkonstruksi ulang citra homogen masyarakat mereka sebagai sebuah komune. Tokoh masyarakat juga bertinfak sebagai objek perbatasan yang menghubungkan wacana globalis pemerintah dengan keseharian pragmatis masyarakat lokalnya. Diajukan kalau proses mendorong/meyakinkan populasi lokal mengenai manfaat insiatif TIK pemerintah penting untuk naturalisasi objek-objek ini dalam konteks lain selain penciptaannya, dan pemenuhan agenda politik mereka sendiri. Dengan cara ini, para tokoh masyarakat dapat dipandang, pada lingkup tertentu, sebagai agen globalisasi, yang membawa pemerintah merumuskan imperatif globalisasi ke masyarakat.
4.1 Aktor Sosial di Lapangan
Seperti telah dibahas sebelumnya, penelitian empiris memberi kesempatan bertemunya berbagai aktor dengan minat mempromosikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada masyarakat dan pihak yang tidak beruntung. Untuk memeriksa peran para aktor ini, paragraf selanjutnya akan memperkenalkan masing-masing aktor sosial ini, menurut peran yang mereka tunjukkan di lapangan. Berdasarkan pada pengumpulan data, aktor-aktor tersebut adalah:
Pemerintah : Seperti telah dijelaskan di bagian terakhir, pemerintah Indonesia bekerja sebagai produsen utama wacana globalis dan promotor kuat penggunaan teknologi modern. Dari kebijakan dan dokumen yang sedang dikerjakan di sisi pemerintah, tujuannya adalah mempromosikan pandangan spesifik mengenai globalisasi dan kemudian menggariskan tindakan dan kebijakan untuk memenuhi tujuan-tujuan ini.
Para statel: Perusahaan semi swasta, biasanya didirikan dan sebagian dimiliki oleh pemerintah. Perusahaan-perusahaan ini memiliki kewajiban bekerja sesuai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan sebagai bagian status mereka, merkea juga diwajibkan merealisasikan inisiatif pemerintah. Dalam kasus ini, sebuah para statel berbasis Jakarta yang dikunjungi melakukan pabrikasi teknologi berbasis penelitian dan sedang terlibat dalam berbagai proyek, salah satunya instalasi teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai masyarakat yang tidak diuntungkan di Indonesia, untuk mematerialisasi dan merealisasi ambisi politik mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam persepsi negara-negara Dunia Ketiga. Mereka adalah bagian aktif dari kebijakan pemerintah yang bekerja dalam bidang ini dan sebagaimana akan ditunjukkan, terlibat dalam komunikasi dengan anggota masyarakat. Sebagai perusahaan teknologi yang bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah, mereka bertanggung jawab memaksakan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia.
Tokoh Masyarakat: Secara luas berarti individu-individu yang berkomitmen dan berbasis masyarakat dan didukung oleh pemerintah dan para statel sebagai wakil masyarakat. Sebagai bagian dari penelitian lapangan, penulis mengunjungi sebuah desa dan menemui dua pemuda idealis yang secara antusias berkomitmen untuk bekerja bagi masyarakat lokal dalam mengintegrasikan pendidikan komputer sebagian lewat kursus berbayar dan kursus gratis yang ditawarkan ke sekolah dan guru lokal. Mereka telah aktif dalam pusat masyarakat multi tujuan lokal, namun karena kekecewaan mengenai masalah organisasi, mereka meninggalkan seluruh bagian komputer sehingga tidak terurus, mereka sekarang memutuskan mendirikan usaha kecil mereka sendiri. Mereka ditemukan berkomitmen kuat pada masyarakat setempat dan karena ini mereka tetap tinggal di sana. Walaupun kota yang ada di dekat desa menawarkan kondisi yang lebih baik untuk menjalankan bisnis komersil, mereka tetap melayani masyarakat berbasis pada idealisme. Contoh lain Tokoh Masyarakat bisa berupa mereka yang berada dalam posisi formal, seperti walikota atau anggota dewan dan juga aktivis.
Populasi: Dalam bagian ini, ‘populasi’ merujuk pada anggota umum masyarakat, baik yang secara sadar melibatkan diri pada praktek berhubungan dengan TIK (pendidikan komputer, penggunaan fasilitas TIK, dsb) dan mereka yang tidak terlibat dalam praktek demikian. Walau begitu, karena bahan empiris didasarkan pada wawancara dengan partisipan di kelas komputer (dewasa dan anak-anak), para aktor dalam kelompok ini terlibat dalam praktek yang berhubungan dengan TIK. Selain itu, ‘populasi’ merujuk pada sekelompok individu, yang identitasnya sebagai sebuah komune didefinisikan oleh pihak lain sebagai masyarakat, namun disini digariskan kalau mereka adalah aktor heterogen dan tidak mesti mendefinisikan dirinya sebagai anggota masyarakat, seperti didefinisikan oleh pihak luar.
4.2 Aktor, minat dan arah – alasan bertindak.
Minat tidak diantisipasi sebagai sebuah satuan semiotik yang harus dipahami sebagai sesuatu yang ada secara statis, namun minat disini harus dipahami sebagai sesuatu yang dinamis terjadi lewat interaksi pada berbagai aktor, sosial dan non manusia dan karenanya harus dipahami demikian. Saat melihat pada proses pelaksanaan instalasi teknologi informasi dan komunikasi, minat tidak muncul sebagai faktor fasilitator untuk meyakinkan berbagai pihak mengenai perlunya memperoleh teknologi, namun minat dapat dipandang sebagai faktor kondisional atas tindakan. Minat disini, merujuk pada konsekuensi dan intensionalitas, yang muncul lewat pencapaian konsensus, pembentukan sekutu, translasi dan sebagai alat untuk digunakan dalam proses penciptaan sekutu.
Atas hal ini, bagian ini bertujuan memeriksa alasan-alasan atas gerakan teknologi, bukannya mengadopsi globalisasi dan TIK, sebagai sesuatu yang otonom dan berdifusi secara otomatis, tanpa perlunya keterlibatan intensionalitas, namun semata sebagai bagian dari kemajuan teknologi modern (Latour, 1987:104). Karena semua aktor, termasuk non manusia, masing-masing memiliki agenda dan arah mereka, penting agar hal ini dapat diungkapkan, untuk melihat bagaimana mereka bergerak dalam konteks praktis dan membentuk arah kemajuan yang memungkinkan hal dan ide tertentu saja yang diartikulasi (Leigh-Star, 1991:29).
Tabel 4.1. Perhatian dan Minat pada stake holder.
4.2.1 Interaksi aktor
Usaha menghubungkan dan mendigitalisasi masyarakat yang tidak beruntung di Indonesia pada dasarnya menarik dua strategi, baik lewat pendirian pusat-pusat di daerah lokal (seperti pusat masyarakat multi tujuan, pusat telekomunikasi, dsb) sebagai terminal bebas yang berada di lokasi yang dapat diakses publik seperti perpustakaan, kantor pos dsb (Anaedi, 2003), mengantisipasi bahwa lokasi fisik teknologi akan secara otomatis membawa pada peningkatan sosio-ekonomi, namun banyak inisiatif ini sering terbukti gagal (Anaedi, 2003 dan Ihromi, 2003). Penelitian yang berlanjut oleh para akademisi sedang dilakukan untuk memperjelas mengapa begitu banyak usaha menaturalisasi teknologi informasi dan komunikasi dalam latar lokal terlihat gagal. Atas alasan ini, ada minat dalam mengambangkan model yang menghubungkan masyarakat lewat teknologi, dan konsekuensinya banyak inisiatif berakibat pada pengajuan teknologi dalam bentuk proyek dan hal ini mencerminkan ide teknologi sebagai semata memperkenalkan TIK pada masyarakat ini dalam bentuk proyek yang dalam konteks ini harus dipahami sebagai praktek, yang tidak berbasis pada standarisasi, yang melibatkan praktek dengan durasi waktu tertentu, dan karenanya melibatkan penelitian untuk menemukan model terbaik dan praktek terbaik untuk mengimplementasikan teknologi ini. Dengan cara ini, berbagai pihak (peneliti, insinyur, LSM, dsb) yang berada di luar masyarakat terlibat dalam melakukan dan berperan sebagai bagian dari proyek).
Walaupun begitu, saat melihat pada proses inisiasi proyek-proyek ini di lokalitas, para tokoh masyarakat tampak sebagai bagian paling sering berinisiatif untuk berkomunikasi dengan pihak luar, membawa sumberdaya yang akan berada dalam masyarakat lokalnya, untuk manfaat penduduknya. Seperti dijelaskan dalam skema di bawah, tokoh masyarakat bertindak berdasarkan lokalitas mereka dan dengan cara ini menjadi mata rantai antara masyarakat dan organisasi yang bertindak sesuai wacana pemerintah (LSM, para statel, dsb):

Gambar 4.1 Kontak dan Interaksi awal
Dalam kasus pertama, petugas pemerintah mengunjungi sebuah masyarakat, dan tokoh masyarakat meminta sumberdaya dari pemerintah untuk masyarakat. Pemerintah mengarahkan permintaan ini ke para statel pembuat teknologi, yang kemudian menginisiasi komunikasi dengan tokoh masyarakat. Dalam skenario kedua, tokoh masyarakat mengarahkan permintaan ke para statel, yang kemudian menginisiasi sebuah proyek untuk melokalisasi teknologi.
Proyeknya biasanya memiliki durasi waktu tertentu yang dibutuhkan untuk menjadi berkelanjutan dan diimplementasikan dalam masyarakat lokal (Ihromi, 2003). Walaubegitu, dimensi minat di antara para aktor tampaknya secara umum sangat tinggi di awal dan seiring berjalannya waktu, menurun dengan cepat di antara beragam stakeholder yang pada akhirnya membawa pada proses siklus umpan balik negatif. Saat melakukan wawancara telepon dengan Pusat masyarakat multi tujuan ada konfirmasi kalau pusat-pusat ini mengalami banyak minat dan perhatian dari pemerintah dan masyarakat lokal mengenai proyek ini hanya untuk merasakan minat ini memudar seiring waktu. Trend ini juga dikonfirmasi dalam penelitian yang berfokus pada pusat telekomunikasi (Ihromi, 2003; Anaedi, 2003; Ahmad, 2003). Jika dibentuk ke dalam skema, aspek minat ini akan terlihat seperti berikut:

Gambar 4.2 Proses minat
Dalam inisiasi proses memperkenalkan teknologi pada masyarakat, tokoh masyarakat tampaknya menjadi bagian yang paling sering mengambil inisiatif untuk menciptakan perhatian dan minat, untuk memperoleh sumberdaya yang dikirimkan ke masyarakat lokal mereka. Seperti diilustrasikan dalam skema di bawah, proses naturalisasi teknologi dalam masyarakat terjadi dalam dua tahap.

Gambar 4.3 Minat dan Titik-titik Kritis
Titik kritis 1: Artefak teknologi secara fisik berada dalam masyarakat dan dari titik tersebut diantisipasi kalau kriteria awal kesuksesan telah tercapai, karena sebuah sumberdaya telah berada dalam masyarakat dan lewat posisi fisiknya, sekarang mampu berfungsi sebagai sebuah fasilitas modern. Dari sudut pandang masyarakat (tokoh masyarakat), sebuah sumberdaya sekarang telah menawarkan kesempatan baru untuk mengubah kehidupan yang sulit. Dari sudut pandang luar, titik kritis pertama melibatkan lokalisasi fisik teknologi dalam masyarakat lokal. Lewat representasi dan lokasi fisiknya, ia mewakili pemenuhan tujuan politik memodernisasi sumberdaya dan memberikan kesempatan pada daerah tersebut untuk terhubung. Tujuan tokoh masyarakat tercapai karena masyarakat mendapatkan perhatian politik dan sumberdaya telah terpasang di masyarakat.
Titik kritis 2: Ini merujuk pada integrasi sosial dan naturalisasi teknologi dalam masyarakat, dimana ada naluri kepemilikan masyarakat, yaitu praktek instalasi teknologi telah terintegrasi menjadi praktek di daerah lokal dan dipergunakan serta diapresiasi secara luas oleh masyarakat. Kepemilikan perseptual (namun tidak harus kepemilikan fisik) proyek ini telah ditransfer ke masyarakat, untuk mendapatkan apa yang disebut Titik Kritis 2.
Dst

Monday, November 22, 2010

Contoh topik tesis pers politik

  1. Perbandingan lintas negara mengenai sistem media dan lingkungan informasi politik
  2. Politisi, wartawan dan hubungan yang rumit
  3. Bagaimana karakteristik sistem media dapat mempengaruhi celah sosial ekonomi dalam partisipasi politik
  4. Bagaimana elit politik menyerang persepsi pengaruh bias media
  5. Pembuatan keputusan komunikasi dalam kebekuan kebijakan media
  6. Komunikasi dan demokrasi dalam masyarakat jejaring
  7. Keterlibatan politik, kewarganegaraan demokratis dan internet
  8. Kekacauan komunikasi politik
  9. Manfaat dan efek media dalam demokrasi baru, studi kasus pemilu 2009
  10. Studi eksplorasi asosiasi antara daya tarik fisik pejabat dan liputan berita televisinya
  11. Peran industri newsreel global dalam transisi panjang dari teks menuju televisi
  12. Mediasi dan personalisasi politik di Indonesia
  13. Tsunami politik di Indonesia dan apa yang harus dilakukan media
  14. Pers kritis, studi kasus liputan berita konflik di Timika
  15. Simbiosis dan ketidakpercayaan antara politisi dan wartawan
  16. Studi perbandingan berita pemilu Indonesia dan Malaysia dalam framing media mengenai berita pemilu
  17. Politisasi persona privat
  18. Batas-batas indeks dan liputan konflik di Poso
  19. Memperbaiki prospek ekonomi suratkabar dengan augmentasi kontribusi pada demokrasi
  20. Tema berita dalam edisi khusus januari 2011
  21. Aliran dua langkah internasional dalam berita asing: studi kasus liputan berita tentang TKI di Indonesia dan Malaysia
  22. Pendekatan relasional dan dinamika, celah antara pilihan berita wartawan dan konsumen
  23. Kampanye negatif dalam berbagai saluran komunikasi
  24. Nilai berita dan alokasi sumberdaya sebagai determinan liputan pemilu
  25. Pengaruh menonton komedi TV malam dalam pembicaraan politik
  26. Bagaimana ruang berita dan politik Kaskus berevolusi
  27. Komunikasi strategis dalam ruang DPR RI
  28. Evolusi berita penyiaran
  29. Pendekatan struktur masyarakat untuk Kesejajaran media dengan perubahan sosial dan politik